Tentang BKN

Tugas Dan Wewenang

Badan Kepegawaian Negara berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional.

Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrastif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
3. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
5. Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan K/L dan Pemda
6. Peraturan MenegPAN No. Per/05/ M.PAN /4/2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintah
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja badan Kepegawaian Negara